Kabar Kita
Kabar Kita
Posmetro Jambi, 4 September 2010
Muhamad Usman
Burger King Stop Minyak Goreng KDA
p-Dampak Kampanye Greenpeace
JAMBI - Raksasa makanan cepat saji dari Amerika Serikat, Burger King, memutuskan untuk tidak lagi menggunakan minyak sawit produksi Sinar Mas Group (SMG) dan anak perusahaannya. Diperkirakan, keputusan Burger King ini akan berdampak menyulitkan pemasaran minyak goreng yang diproduksi SMG, termasuk anak perusahaannya di Jambi, PT Kresna Duta Agroindo (KDA) dan PT Satya Kisma Usaha (SKU).
Posmetro Jambi, 3 September 2010
Muhamad Usman
Ditolak, Pertambangan di Hutan Lindung
JAMBI - Dalam draft rancangan peraturan daerah (Perda) terbaru tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, muncul pasal yang mengatur tentang dibolehkannya pembukaan pertambangan di kawasan Hutan Lindung. Klausul ini mendapat penentangan dari sejumlah LSM, diantaranya Community Alliance for Pulp and Paper Advocacy (CAPPA), KKI Warsi, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi.
Posmetro Jambi, 3 September 2010
Oleh : Muhammad Usman
Ketersediaan Pangan Terancam RTRW
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jambi saat ini sedang menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Namun, sejumlah pihak mengkritik penyusunan RTRW ini. Pasalnya, pemerintah tidak mengakomodir penyediaan kawasan pangan. Padahal, saat ini sedang terjadi alih fungsi secara besar-besaran sawah menjadi perkebunan kelapa sawit.
Kepada wartawan Posmetro Jambi, Muhamad Usman, Kadiv Kampanye dan Lobby Kebijakan Yayasan Setara, Nurbaya Zulhakim, menuturkan situasi ketersediaan pangan saat ini sangat genting. Jika pemerintah tidak memberikan perhatian serius, tidak menutup kemungkinan dalam waktu tidak lama lagi Bangsa Indonesia akan mengalami kesulitan memperoleh bahan makanan pokok.
Posmetro Jambi, 27 Agustus 2010
Muhamad Usman
Pembentukan Tim Penanganan Konflik Tuai Kritik
JAMBI - Belum lagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi merealisasikan rencana pembentukan tim penanganan konflik lahan, beberapa pihak sudah menyampaikan kritik dan meragukan kinerja tim yang bakal dibentuk. Tim dinilai tidak akan bisa menyelesaikan konflik karena keterlibatan beberapa unsur di tim yang dianggap sebagai bagian dari konflik.
Menurut Direktur Ekskutif Comunitty for Aliance Pulp and Paper Advocation (CAPPA) Rivani Noer, model penanganan konflik lahan oleh tim terbukti tidak efektif. Secara subtansial, penyelesaian perebutan lahan oleh tim yang pernah dibentuk tidak pernah tercapai.
Bagi Rivani, konflik lahan yang sering terjadi berakar dari kesalahan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Konflik juga lahir akibat model pembangunan yang diterapkan sekarang ini.
Rivani menduga, tim tidak akan menghasilkan kebijakan untuk menyelesaikan konflik. Yang dihasilkan tim hanyalah rekomendasi penyelesaian konflik. Dalam rekomendasi tersebut, penyelesaian masalah akan dikembalikan ke intansi terkait.
Posmetro Jambi, 26 Agustus 2010
Muhamad Usman dan Zamani
Dibentuk, Tim Penanganan Konflik Lahan
JAMBI – Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) akan membentuk tim penanganan konflik. Tim ini dibentuk untuk menyelesaikan berbagai kasus sengketa lahan yang di Provinsi Jambi.
Menurut HBA, tim yang akan dibentuk bersifat independen. ‘’Tim itu ditugasi mencari solusi atas konflik tersebut. Tapi jika tidak bias diselesaikan, maka tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya akan dibawa ke ranah hukum. Silahkan tuntut di pengadilan. Apalagi, pemerintah tidak mungkin intervensi,’’ jelasnya.
Tim yang dibentuk ini nanti akan beranggotakan praktisi hukum, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pemerintah daerah.
baca lanjutan...
Ancaman Krisis Pangan Dunia
Agro Indonesia, senin 16 Agustus 2010
Perubahan iklim yang terjadi secara ekstrem telah berdampak negatif terhadap produksi komoditas pangan di dunia. Banyak negara yang produksi komoditas pangannya mengalami penurunan akibat hasil panen yang buruk yang dipicu oleh perubahan iklim secara ekstrem. Penurunan produksi komoditas pangan yang paling mencolok terjadi pada komoditas gandum. Sejumlah negara produsen gandum, terutama Rusia, telah mengumumkan produksi gandum negara itu mengalami penurunan drastis.
baca lanjutan...
Kehutanan
Perusak Hutan Harus Ditindak
Selasa, 17 Agustus 2010 | 14:56 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menilai perambahan kawasan hutan oleh penambangan liar dan perkebunan telah begitu masif. Upaya penertiban secara persuasif sulit dilakukan sehingga Kementerian Kehutanan meminta penegakan hukum yang lebih tegas.
baca lanjutan...
Sebuah Pulau Es Raksasa Mengancam
Kamis, 12 Agustus 2010 | 10:01 WIB
STOCKHOLM, KOMPAS.com — Sebuah pulau es seluas 260 km2, lima kali luas Jakarta Pusat, yang lepas dari gletser Petermann, Greenland, melintasi Lautan Arctic, Rabu (11/8/2010). Bisa dibayangkan, apabila seluruh es Greenland mencair, bisa menaikkan permukaan air dunia 6 meter. Jakarta Utara bisa tenggelam jika permukaan laut naik 2-3 meter.
baca lanjutan...
Siaran Pers
Mega Proyek Pangan bertajuk MIFEE (Merauke Integrated Food and
Energy Estate)
Oleh : TAPOL dan Down To Earth
Kematian wartawan membayangi peluncuran proyek pangan Papua
11 Agustus 2010 - Tewasnya seorang wartawan setempat menambah kekuatiran
terkait dengan proyek raksasa perkebunan tanaman pangan yang diresmikan
hari ini di Merauke oleh Menteri Pertanian Indonesia.
baca lanjutan...
Moratorium Akan Dimulai 2011
JAKARTA--Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan menegaskan moratorium kehutanan dimulai efektif pada 2011. "(Moratorium dimulai) 2011," kata Menhut melalui pesan singkat yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.
Sabtu, 14 Agustus 2010
Norwegia Danai Proyek Percontohan REDD
http://makmunr.blogspot.com
JAKARTA. Pemerintah Norwegia akan mendanai proyek percontohan (demonstration activity) REDD lewat Badan United Nations Redution Emision From Deforestation and Degradation (UN REDD). Proyek yang akan digelar di Sulawesi Tengah ini bernilai US$ 5,6 juta, namun tidak termasuk dalam kesepakatan letter of intent Indonesia-Norwegia yang dijalin beberapa waktu lalu.
Tanjung Jabung Barat
Warga Ancam Duduki Lahan PT WKS
Selasa, 17 Agustus 2010 | 09:53 WIB
TUNGKAL, TRIBUN—Konflik warga Senyerang dengan PT Wira Karya Sakti (WKS) terus bergulir. Walau pemerintah daerah berupaya untuk memafasilitasinya. Bahkan, pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya kepada kedua belah untuk membicarakan solusi secara kekeluargaan.
Posmetro Jambi, 10 Agustus 2010
Indra Harsa
6 Ribu Jiwa Tempati TNKS
SUNGAIPENUH – Kawasan taman nasional merupakan daerah yang tidak boleh ditempati warga. Namun, saat ini sekitar 6.000 jiwa warga Kabupaten Kerinci bertempat tinggal di kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS).
Menurut Bupati Kerinci Murasman, angka 6.000 tersebut merupakan warga yang ada di sekitar Kayu Aro dan Gunung Tujuh. Sehingga jumlah warga yang bertempat tinggal di dalam kawasan TNKS bisa lebih dari 6.000 orang.
Jumlah tersebut bisa jadi lebih banyak dari yang ada, dan ditengari 6 ribu jiwa itu hanya berada di sekitar kawasan Kayu Aro dan Gunung Tujuh saja dan belum termasuk Kecamatan lainnya di Kabupaten Kerinci.
Posmetro Jambi, 9 Agustus 2010
Muhamad Usman
Lagi, Banjir Landa Jambi
p-250 Rumah di Kembar Lestari Tenggelam
JAMBI – Hujan lebat kembali mengguyur Kota Jambi dan sekitarnya. Karena terlalu lebat, hujan yang turun lebih dari 1 jam kemarin pagi, menyebabkan sejumlah tempat dilanda banjir.
Ruas Jalan Patimura, tepatnya di Simpang Pucuk – SPBU, digenang air setinggi paha orang dewasa. Akibatnya, kendaraan tidak bisa melalui ruas jalan ini. Sebagian pengendara memilih jalan alternatif melalui Lorong Haji Ibrahim atau jalan Kompleks DPRD – Rumah Sakit Jiwa (RSJ).
baca lanjutan...
Warga Sandera 12 Alat Berat
Duduki Lahan PT WKS
Rabu, 4 Agustus 2010 | 10:11 WIB
TUNGKAL, TRIBUN-Ratusan warga Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Selasa (3/8) lari kocar-kacir setelah polisi membubarkan aksi pendudukan lahan milik PT Wira Karya Sakti (WKS). Aksi pembubaran yang disertai dengan tembakan dari polisi itu, mengakibatkan dua warga cedera tersambar selongsongan peluru.
baca lanjutan...
Bupati Rokan Hilir, Riau Menolak Izin HTI dari Menhut
Chaidir Anwar Tanjung, Detiknews.com
Pekanbaru - Bentuk kesewenangan Pemerintah Pusat lewat Menteri Kehutanan dengan mengeluarkan izin Hutan Tanaman Industri mulai mendapat penentangan. Bupati Rokan Hilir (Rohil), Anas Maamun, dengan tegas menolak konsesi HTI di wilayahnya
Posmetro, 3 Agustus 2010
Sepanjang Tahun 2010 Bakal Hujan
Waspadai Bencana Banjir dan Longsor
Muhamd Usman
JAMBI – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jambi memperkirakan musim hujan akan terus berlanjut sepanjang tahun 2010 ini. Lamanya musim hujan disebabkan terjadinya penyimpangan cuaca.
La Nina, Jambi Terancam Banjir
Posmetro Jambi
JAMBI – Seharusnya saat sekarang ini Jambi memasuki musim kemarau. Namun, nyatanya hujan lebat terus mengguyur di beberapa wilayah Provinsi Jambi. Menurut Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jambi, hingga bulan Oktober depan, Provinsi Jambi akan mengalami hujan.
Posmetro Jambi, Sabtu 31 Juli 2010.
Banjir, Jalanan Kota Jambi Lumpuh
Walikota Instruksi Korban Diberi Bantuan
JAMBI - Hujan deras yang mengguyuri Kota Jambi sejak pukul 14.00 hingga tadi membuat sejumlah ruas jalan utama dalam Kota Jambi kebanjiran. Banjir ini telah menyebabkan kemacetan total di berbagai tempat.
Warga Panik Banjir Dadakan
Ketinggian Air Sebatas Bahu
JAMBI, TRIBUN - Meski terbiasa mengalami banjir, namun hujan deras yang mengguyur Kota Jambi (30/7) pukul 14.00 sempat membuat panik warga. Sebagian besar warga tak sempat menyelamatkan barang-barang elektronik dan kendaraan bermotor akibat banjir yang mendadak masuk ke rumah.
Forum Diskusi Penataan Ruang
“Menjalin Peran Para Pelaku Penataan Ruang”
Oleh: Umi Syamsiatun
Perdebatan-perdebatan alot antar sektoral dan antar pelaku penataan ruang masih terus mewarnai hiruk-pikuknya proses penataan ruang, baik tingkat provinsi, pulau maupun tingkat nasional. Masing-masing sektor dan masing-masing pelaku penataan ruang terus berupaya membangun strategi penataan ruang yang baik untuk menjamin tertatanya ruang yang apik dan menjamin keselamatan ekologi dan keselamatan warga.
Banjir Runtuhkan Sendi-sendi Perekonomian Rakyat Kerinci
Oleh: Umi Syamsiatun
Kabupaten Kerinci yang 50% lebih kawasannya merupakan kawasan lindung yaitu Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS), tak luput dari ancaman bencana terutama bencana banjir. Hujan deras yang mengguyur Kerinci sejak minggu (25/7) telah menenggelamkan ratusan rumah warga dan merendam ratusan hektar sawah siap penen. 6 desa yang menjadi korban banjir tersebut adalah Desa Semerah, Desa Pondok Beringin, Desa Bunga Tanjung, Desa punai Merindu, Desa Pondik Siguang dan Desa Tanjung Tanah menjadi sasaran banjir yang cukup besar. Banjir terparah terjadi di Desa Semerah kecamatan Sitinjau Laut yang di mana banjir menenggelamkan 115 rumah warga.
Tolak, Klaim Karbon Donatur
Jakarta,Kompas 19/07/2010 – Penurunan emisi yang dihasilkan kerjasama Internasional untuk penurunan emisi dari pembalakan dan degradasi hutanatau REED tidak boleh diklaim oleh Negara pembeli dana.
Jika hasil penurunan karbon dalam kerangka kerjasama itu boleh diklaim oleh Negara pemberi dana , klaim itu akan mengurangi kewajiban Negara pemberi dana untuk menurunkan sendiri emisi nereka. Hal tersebut akan memperlambat upaya penurunan karbon secara global.
Petani Masih Kebingungan
Program Adaptasi Perubahan Iklim Tidak Jelas
Jakarta, KOMPAS
Kegagalan panen akibat banjir dan serangan hama kian sering terjadi dan petanipunsemakin bingung menyikapinya. Padahal mereka memahami bahwa penyebabnya adalah anomali cuaca dan perubahan iklim. Sementara sosialaisasi pemerintah agar petani mampu beradaptasi untuk mengurangi resiko diakui belum signifikan.
Kebun Akasia WKS Dibabat Warga
Kesal Lahan Disesobot Perusahaan
Posmetro Jambi, 14 Juli 2010
Muaro Jambi, Puluhan warga desa Sekumbung, Kabupaten Muaro Jambi, (10/07) lalu melakukan penebangan hutan Akasia milik PT. WKS di Desa tersebut. Warga melakukan penebangan secara liar secara liar lahan kebun Akasia milik PT. WKS, karena merasa kesal lahan mereka sekitar 5.000 hektar diserobot perusahaan tersebut.
MORATORIUM SAWIT
Menhut Menyiapkan Dua Buah PP
Rabu, 7 Juli 2010 | 03:44 WIB
Jakarta, Kompas - Untuk mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam melakukan moratorium lahan hutan primer dan hutan gambut menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit, Kementerian Kehutanan akan mempersiapkan dua peraturan pemerintah.
KOLONIALISME HIJAU
Pengalihan Utang ke Konservasi Alam, Murnikah?
Kompas
Selasa, 6 Juli 2010 | 04:08 WIB
Tahun lalu, AS lewat USAID telah mengalihkan utang sebesar 30 juta dollar AS ke Indonesia, demi konservasi hutan dengan fokus di Sumatera. Jumlah dana yang dialihkan tak seberapa. Namun, kualitas persoalan tak kalah pelik.
REDD Akan Menggusur Petani
Posmetro Jambi, 25 Juni 2010
Skema Reducing Emition from Degradation dan Deforestation (REDD) bukanlah solusi tepat untuk mengatasi pemanasan global. Program ini hanya menguntungkan negara industri maju namun membunuh petani di negara miskin.
Kerugian Akibat Gempa Hampir Rp 800 Miliar
Jumat, 25 Juni 2010 | 04:52 WIB
SERUI, KOMPAS - Gempa berkekuatan 7,1 skala Richter yang melanda Kabupaten Kepulauan Yapen di Papua pada 16 Juni lalu menimbulkan kerugian materiil sekitar Rp 793,5 miliar. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dan Pemerintah Provinsi Papua mengimbau agar pemerintah pusat bisa segera merehabilitasi kerusakan fisik di daerah itu.
Kepala Daerah Turut Terlibat Merambah
Jumat, 25 Juni 2010 | 04:36 WIB
Jakarta, Kompas - Para kepala daerah harus segera mencabut izin-izin usaha di kawasan hutan yang terus bekerja walau belum mendapat persetujuan Menteri Kehutanan. Apabila tidak segera mencabut izin tersebut, para kepala daerah patut diduga turut terlibat merambah kawasan hutan.
Tragedi Bangka di Kaltim
Rombongan Menhut Menemukan Pabrik Kayu Lapis Siluman
Kamis, 24 Juni 2010 | 04:24 WIB
Sangatta, Kompas - Pemerintah daerah di Kalimantan Timur harus menghentikan kerusakan kawasan hutan di wilayah mereka. Eksploitasi batu bara yang tidak memperhitungkan daya dukung kawasan bisa membuat tragedi kerusakan Bangka akibat tambang timah terulang di sana.
Perluasan Lahan WKS Ditentang
Anggota DPD Ngadu ke Komnas HAM
Kamis, 10 Juni 2010 | 14:37 WIB
MUARA BULIAN, TRIBUN – Izin perluasan lahan yang diajukan PT Wira Karya Sakti (WKS) kepada Menteri Kehutanan beberapa tahun lalu masih menemui ganjalan. Warga di tiga kecamatan yang memiliki kebun di lahan yang diajukan WKS tersebut menolak. Penolakan disampaikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham), Rabu (9/6) yang datang ke Kabupaten Batanghari.
Tiga kecamatan itu, Kecamatan Mersam, Muara Tembesi, dan Muaro Sebo Ilir. Di areal itu sudah banyak masyarakat yang menanam sawit dan karet. Malah sebagian dari kebun itu sudah menghasilkan,” kata Sigit Susanto, seorang warga.
Ada ratusan kepala keluarga yang mengelola lahan seluas 7.960 hektare tersebut. Dari sanalah mereka menggantungkan hidupnya. Warga bersama kepala desa bersikeras kepada Komnasham jika mereka bersikukuh menolak penerbitan izin perluasan lahan tersebut.
baca lanjutan...
Tuntaskan Rencana Tata Ruang
Sabtu, 6 Maret 2010 | 02:57 WIB
Jambi, Kompas - Pemerintah Provinsi Jambi perlu secepatnya menyelesaikan rencana tata ruang wilayah Provinsi Jambi tahun 2009 guna mempercepat keikutsertaan dalam kerja sama perdagangan karbon. Saat ini, Australia telah berminat melakukan proyek percontohan perdagangan karbon di Provinsi Jambi.
120.000 Hektar Hutan Terambah Beralih Fungsi
Jumat, 21 Mei 2010 | 05:43 WIB
Jambi, Kompas - Pemerintah Provinsi Jambi mengajukan alih fungsi hutan negara seluas 120.000 hektar. Pengajuan alih fungsi hutan itu dinilai sebagai upaya pelegalan aktivitas perambahan yang tidak mampu ditangani pemerintah daerah.
TATA RUANG
Prinsip Keselamatan Terabaikan
Rabu, 26 Mei 2010 | 04:33 WIB
Jambi, Kompas - Proses penataan ruang di Pulau Sumatera, termasuk Provinsi Jambi, belum mempertimbangkan aspek keselamatan warga dan lingkungan. Lahan yang ada cenderung dibagi habis untuk kawasan berbasis industri modern. Praktik ini berlangsung masif.
Tata Ruang Nyangkut di Kemenhut
Investor Bisa Lari
Ajukan Pelepasan 120 Ribu Ha Hutan
Jumat, 28 Mei 2010 | 10:13 WIB
JAMBI, TRIBUN - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi yang terganjal di Kementerian Kehutanan bakal menghambat investasi yang masuk ke Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Apalagi, Perda RTRW yang ada sekarang masa berlakunya akan berakhir Desember 2010 ini.
Tata DAS Batanghari
Penataan Harus Lintas Kabupaten dan Lintas Provinsi
Sabtu, 29 Mei 2010 | 04:07 WIB
Jambi, Kompas - Kawasan sepanjang daerah aliran Sungai Batanghari perlu ditata kembali, mengacu pada rencana tata ruang wilayah Provinsi Jambi yang saat ini dibuat. Untuk itu, masyarakat juga perlu dilibatkan secara aktif dalam proses penataan daerah aliran sungai tersebut.
REDD Penuh Resiko
Posmetro Jambi, 4 Juni 2010
Jambi- Jika diterapkan, program Reducing Emition from Deforestasi and Degradation (REDD)memiliki banyak resiko. Pemerintah daerah harus mampu mengidentifikasi potensi resiko yang muncul dari pelaksanaan REDD.
Mewaspadai Trik-trik Barat
Kompas, Selasa, 8 Juni 2010 | 04:31 WIB
Pemanasan global sudah menjadi berita mendunia karena menyebabkan kerusakan lingkungan. Bencana ini mencuatkan seruan global soal pentingnya penurunan emisi gas buang, penyebab pemanasan. Akan tetapi, mengatakan tekanan begitu kuat pada negara berkembang, dengan iming-iming bantuan, agar bersedia mengurangi emisi gas buang?
Terakhir Diupdate (Sabtu, 04 September 2010 15:41)
